Senin, 29 Jun ‘09 17:56

Ini yang baru dan mungkin akan menggugah nasionalisme kita (apalagi kalo abis nonton filem Garuda di Dadaku yg theme song nya njiplak abis lagu Apuse itu).

Diberitakan bahwa Ramos Horta, presiden Republik Demokratik Timor Leste berencana menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negeri lepasan Indonesia itu.  Rencananya, peresmian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Timor Leste akan diumumkan pada bulan Agustus 2009 ini, bertepatan dengan peringatan 10 tahun referendum Timor-timur. (Atau mungkin dicocok-cocokin dengan ultah kemerdekaan RI).

Berita ini berseliweran di beberapa milis, diposting oleh A Umar Said, yang mendengar langsung dari Ramos Horta pada salah satu lawatannya ke restoran koperasi INDONESIA di Paris pada 27 Juni 2009.

Alasan pemberlakuannya, karena 80% penduduk Timor Leste berbahasa Indonesia, sebagai akibat dari kooptasi selama nyaris 30 tahun pemerintahan Orba. Bahasa Portugis dan bahasa Tetum (bahasa asli Timor Leste) yang sedianya sudah dijadikan bahasa resmi, karena alasan kepraktisan akan digantikan oleh Bahasa Indonesia.

Rencana tokoh penerima Nobel Perdamaian ini tentu sebuah kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, di tengah makin terjungkalnya kehormatan bangsa dilumat negeri Jiran, soal TKI, Ambalat, dan lainnya termasuk prestasi olahraga kita yang menukik terus-terusan.

Satu hal lagi, kita turut mengapresiasi semangat pemerintah Timor Leste untuk menjalankan pemerintahan tanpa rasa dendam, termasuk terhadap pemerintah Indonesia atau pun tokoh-tokoh militer yang pernah mengangkangi negeri itu.

sumber: http://politikana.com/baca/2009/06/29/ramos-horta-bahasa-indonesia-akan-menjadi-bahasa-resmi-timor-leste.html

Senin, 18 Pebruari 2008 09:34 WIB | Mancanegara | | Dibaca 750 kali
Brisbane (ANTARA News) – Sebuah tim kecil ilmuwan Australia yang diketuai antropolog forensik, Dr. Soren Blau, berencana bertolak ke Dili, Timor Leste, pekan depan untuk meneliti apa yang disebut “kuburan massal” korban kekerasan di masa menjadi propinsi ke-27 Indonesia.

Dr. Soren seperti dikutip ABC, Senin, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pihak keluarga korban dan saksi mata dalam mengindentifikasi lokasi-lokasi kuburan massal di negara yang terus didera konflik berdarah sejak merdeka dari PBB tahun 2002 itu.

Timor Leste adalah provinsi ke-27 Negara Kesatuan RI (1976-1999) sebelum mendapat kemerdekaan dari PBB, sebagai konsekuensi dari kemenangan kubu pro-kemerdekaan dalam penentuan pendapat yang diselenggarakan Misi PBB di Timor Timur (Unamet) tahun 1999.

Saat masih menjadi bagian dari Indonesia, beberapa insiden kekerasan sempat terjadi, namun insiden yang paling mengundang sorotan publik internasional adalah penembakan aparat keamanan terhadap para demonstran di pemakaman Santa Cruz, Dili, 12 November 1991.

Jumlah korban versi mantan panglima TNI saat itu, Jenderal TNI Try Sutrisno, tercatat 19 korban tewas dan 91 orang luka-luka. Namun media Australia menyebutkan jumlah warga yang tewas antara 200 hingga 400 orang.

Penggalian kuburan massal itu dimaksudkan untuk mengidentifikasi para korban, namun upaya pengidentifikasian juga bergantung pada keutuhan sisa tulang belulang jenazah korban, kata Dr. Soren Blau.

Timor Leste tidak kunjung keluar dari lingkar kekerasan sejak resmi merdeka pada 20 Mei 2002. Pada 11 Februari lalu, kelompok gerilyawan pimpinan Alfredo Reinado bahkan menyerang Presiden Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao.

Keduanya selamat dalam serangan itu, namun Presiden Horta menderita dua luka tembak di tubuhnya dan masih dirawat di Rumah Sakit Royal Darwin.

Insiden serangan Senin dini hari (11/2) lalu itu memperpanjang peristiwa berdarah yang mendera negara kecil tetangga Indonesia dan Australia itu sejak 2006 lalu.

Pertikaian berdarah itu setidaknya telah menewaskan 37 orang dan mengakibatkan 155 ribu warga meninggalkan rumah-rumah mereka.

Pemerintah Timor Leste bergantung pada bantuan tentara dan polisi asing untuk memulihkan stabilitas. (*)

COPYRIGHT © 2008

sumber: http://www.antara.co.id/view/?i=1203302085&c=INT&s=

(Suara Pembaruan, Rabu 15 Juli 2009) -

Pembayaran Tabungan Hari Tua bagi para mantan pegawai negeri sipil (PNS), anggota ABRI ( kini TNI dan POLRI), serta pegawai swasta RI di Timor Timur menjadi salah satu dari sejumlah program prioritas untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – Timor Leste.

Pembayaran Tabungan Hari Tua dilakukan oleh PT Taspen, Asabri, dan Jamsostek. Dalam pertemuan Kelompok Kerja Teknis RI - Timor Leste di Bali tanggal 9 – 10 Juli, dokumen berisi daftar eks PNS Timor-Timur berjumlah 15.838 orang telah diserahkan oleh PT Taspen kepada pihak Timor Leste. Pembayaran senilai Rp 11,1 miliar bagi 751 eks PNS siap dibayarkan pada 19 Juli mendatang.

“Pelaksanaan tindak lanjut KKP segera dimulai Pemerintah Indonesia. Tindak lanjut ditandai dengan pembayaran kembali Tunjangan Hari Tua bagi eks PNS di Timor-Timur yang telah memilih menjadi warga Negara Timor Leste,”ungkap Direktur HAM dan Kemanusiaan Departemen Luar Negeri RI Wiwik Setyawati Firman, dalam penjelasan pers, selasa (14,7).

Acara dihadiri pula oleh mantan Komisioner KKP Sjamsian Achmad, Kabalitbang Departemen Hukum dan HAM Hafid Abbas dan Direktur PT Taspen Riskintono Rachman. Disebutkan, pembayaran kembali Tunjangan Hari Tua para eks PNS Timor-Timur dilakukan PT Taspen, yang diikuti dengan pembayaran serupa kepada para eks ABRI di Timor-Timur oleh Asabri.

Verifikasi Data
Pembayaran juga akan dilakukan kepada eks pegawai swasta RI yang sekarang jadi warga Timor Leste oleh PT Jamsostek. Pembayaran eks ABRI dan pegawai swasta RI akan dilakukan segera setelah selesainya proses verifikasi data mereka yang berhak menerima Tabungan Hari Tua.
Selain pembayaran Tabungan Hari Tua, ada beberapa program prioritas lainnya. Pertama, pemberlakuan kebijakan keimigrasian baru terkait ijin tinggal bagi pelajar dan mahasiswa Timor-Leste, dari enam bulan menjadi dua tahun sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Kedua, penanganan orang hilang yang difokuskan pada pemberian jaminan identitas diri dan kewarganegaraan atas anak-anak eks pengungsi Timor Timur yang hingga kini belum memiliki kejelasan identitas dan kepastian kewarganegaraan. Ketiga, kerja sama budaya dan pariwisata yang diawali dengan Seminar Budaya dan Pariwisata RI-Timor Leste tanggal 18 Juli 2009.

Riskintono Rachman menyebutkan, mengacu data yang dimiliki PT Taspen, ada 15.388 eks PNS Timor Timur yang berhak menerima pengembalian Tabungan Hari Tua. Dari jumlah tersebut pembayaran senilai Rp 7,8 miliar sudah diberikan kepada 3.684 eks PNS timor Timur sesaat setelah berlangsungnya jajak pendapat 1999 [E-9].

sumber: http://www.jamsostek.co.id/info/berita.php?id=461

Monday, 21 May 2007

Berdasarkan Kepres Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pendataan Penduduk Bekas Provinsi Timor Timur, yang ditrindaklanjuti dalam Surat Walikota Semarang Nomor 470/6717, tanggal 10 Desember 2003 tentang Pendataan Bekas Provinsi Timor Timur di Wilayah Kota Semarang, melalui Pengurus organisasi Unit Timor Aswin (UNTAS DPW Jawa Tengah) akan melakukan Validasi Data Penduduk Bekas Provinsi Timor Timur yang telah terdata pada tahun 2003 oleh Tim Pemerintah Kota Semarang.

Ketua UNTAS DPW Jateng Drs. Abel M. Monteiro FG menjelaskan validasi data ini dimaksudkan sebagai bahan masukan guna membatu pemerintah daerah untuk mengetahui kepastian status kewarganegaraan terhadap penduduk bekas Provinsi Timor Timur yang berdomisili di wilayah Kota Semarang. “Pihak kami, pengurus UNTAS DPW Jawa tengah telah melakukan validasi data tahap pertama terhadap WNI asal Timor Timur yang berdomisili di 16 kecamatan dan 177 kelurahan se-Kota Semarang dari tanggal 30 Maret-23 April 2007 bertempat di Sekretariat UNTAS DPW Jawa Tengah”, kata Abel. Adapun hasil validasi tahap pertama ini telah diserahkan kepada pemerintah Kota Semarang melalui Kabag Pemerintahan Umum Kota Semarang, dengan Berita Acara Unit Timor Aswain DPW Jateng No. 37/ DPW/ UTS-JTG/V/2007, tanggal 11 Mei 2007 di Bagian Pemerintahan Umum Kota Semarang. Dengan hasil rekapitulasi data berjumlah 262 jiwa, atau 80 Kepala Keluarga (KK) WNI asal Timor Timur (bekas Propinsi Timor Timur) yang berdomisili di Kota Semarang. Berita acara yang ditandatangani Kabag Pemerintahan Umum atas nama Walikota Semarang sebagai pihak II dan UNTAS DPW Jateng selaku pihak I, diwakili oleh Ketua Drs. Abel M. Monteiro FG dan Sekretaris Marcello Soares, ST sekaligus menyerahkan seluruh hasil rekapitulasi validasi data tahap pertama di Ruang Kerja Kabag Pem.Um Setda Kota Semarang, lantai VI, Ged. Moch. Ichsan (11/5). Ymt. Kepala Kantor Infokom menambahkan kegiatan validasi data warga negara Indonesia (WNI) asal Timor Timur (bekas Propinsi Timor Timur) akan terus dilaksanakan secara berlanjut untuk memperoleh data yang akurat. Kepada seluruh penduduk bekas Provinsi Timor Timur yang berdomisili di Kota Semarang, diharapkan kesediaannya mendaftarkan diri ke Sekretariat UNTAS DPW Jateng, Jl. Jambu Raya No. 10, RT 4, RW II, Kelurahan Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, telp. (024) 7461774, 081325383311.(***infokom)

sumber: http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=431&Itemid=66

Diposkan oleh PORTAL BERITA KENDARI 26 Mei 2009

By line: dedy kurniawan —

Ratusan warga mantan pengungsi asal Timor Timur berdemonstrasi di kantor Gubernur dan Dinas Sosial Sulawesi Tenggara. Pengunjuk rasa memaksa ingin bertemu dengan gubernur dan kepala dinas sosial. Namun gagal karena dihadang aparat polisi pamong praja.

Menggunakan sejumlah sepeda motor dan mobil, ratusan warga bekas pengungsi Timor Timur yang kini sudah bermukim di sejumlah kabupaten di Sulawesi Tenggara, langsung menggelar orasi setibanya di kantor gubernur.

Dalam orasinya, demonstran menuduh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah memanipulasi data jumlah pengungsi asal Timor Timur di Sulawesi Tenggara.

Menurut demonstran, sesuai hasil pendataan yang dilakukan Pemerintah Kota Baubau, Pemerintah Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Bombana, total jumlah warga bekas pengungsi asal Timor Timur yang bermukim di empat daerah itu sebanyak 7.372 kepala keluarga.

Namun saat data tersebut dikirim ke Departemen Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial di Jakarta, pihak dinas sosial dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengubahnya menjadi hanya 6.087 kepala keluarga. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya demonstrasi tersebut.

sumber: http://newsflashkendari.blogspot.com/2009/05/eks-pengungsi-timor-timur-protes.html

Pada tanggal 4 Oktober 2009 media daring Timor Leste TimorOhin [Tet.] [TimorHariIni], memberitakan perseteruan yang sekali lagi terjadi di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste di Perbatasan Oecusse.

Dalam siaran radio menggunakan bahasa Tetun Candidas Elu dari Radio Atoni Oecusse, TimorHariIni memberitakan bahwa;

Polisia fronteira detein TNI nain 9 tama illegal iha Oe-Cusse [Tet.]

Polisi perbatasan menangkap 9 anggota TNI karena masuk secara ilegal ke wilayah Oe-Cusse.

Berita selengkapnya, yang didukung oleh berkas MP3 bisa diunduh via TimorOhin di sini.

Berita ini juga disimak oleh narablog TimorNewsNetwork .  Pada 5 Oktober, jurnal mingguan Tempo Semanal menampilkan pos mengenai berita tersebut.

TimorOhin menyediakan layanan bagi para jurnalis-jurnalis muda yang tinggal di segala penjuru Timor Leste, untuk melaporkan peristiwa teraktual negeri bagi seluruh warga Timor Leste yang tinggal di dalam negeri, luar negeri, maupun komunitas internasional.

Dalam berita tersebut, reporter Elu dari Radio Atoni Oecusse menjelaskan bahwa komunitas desa perbatasaan Naktuka di subdistrik Nitibe, yang bekerja dengan Polisi Perbatasan Timor berhasil menangkap 9 anggota Tentara Nasional Indonesia yang secara ilegal masuk ke wilayah Timor Leste pada tanggal 3 Oktober 2009.

Peta Google memperlihatkan perbatasan yang hilang

Radio Atoni Oecusse mengutip Simao de Carvalho, Chefe Suco (kepala daerah) wilayah Ben-Ufe (lokasi desa Naktuka), mengatakapara anggota TNI memasuki Timor Leste pukul 09:00 dengan kendaraan militer dan membawa persenjataan. Namun, pukul 14:00 Kantor Pusat Polisi Nasional Timor di Dili memerintahkan keamanan setempat untuk membebaskan mereka dan mengizinkan mereka untuk kembali ke Indonesia. Radio Atoni Oecusse mengutip pemuda setempat yang merasa kesal karena sementara masyarakat Timor dipenjara karena menyeberang perbatasan secara ilegal, anggota tentara Indonesia tidak diperlakukan sama. Polisi setempat menjelaskan kepada penduduk bahwa area perbatasan masih diawasi dan keputusan pembebasan datang dari seseorang dengan berkedudukan tertinggi di Dili.

Perseteruan yang sudah lama terjadi. Baik blog Dili Insider dan East Timor Law dan Justice Bulletin memberitakan masalah yang semakin memanas pada bulan Juni 2009. Yang direbutkan adalah kompleks sawah padi, dan juga hutan dengan banyak pinang yang mengandung nilai “adat”penting bagi masyarakat disepanjang Perbatasan Oecusse.

Perseteruan yang sudah dimulai jauh sebelum blan Juni lalu adalah bagian dari rententan masalah yang berulang kali terjadi di daerah kantong disepanjang perbatasan. Terutama, setelah tindakan pemaksaan oleh TNI, termasuk jet tempur dan kapal perang pada Januari 2004, Timor-Leste menyerahkan hak kepemilikan Pulau Batek, atau yang lebih dikenal dengan Fatu Sinai di Oecusse, pada Indonesia di 2005.  Animo publik di daerah kantong bercampur antara frustasi dan menolak menyerahkan Naktuka bila diminta.

Jelasnya, ini bukan kali pertama TNI ditangkap di area ini. Selama perseteruan Fatu Sinai/Batek, polisi Timor pernah menangkap anggota TNI di daerah yang sama.

Pada bulan Juni narablog Indonesia berita hankam memposkan berita mengutip perkataan Let.Kol Yunianto Komandan Perbatasan TNI ,

TNI hanya bertugas menjaga keamanan dan pertahanan negara. Sehingga kami tidak bisa masuk ke wilayah yang diduduki untuk mengusir warga Timor Leste tersebut. Kami sudah menyampaikan protes keras kepada polisi penjaga perbatasan Timor Leste,” lanjutnya.

Area Naktuka secara dekat – dari Dili Insider

Beberapa tokoh masyarakat dari pihak Indonesia telah mengutarakan secara terbuka dan dengan agresif mengenai siapa yang berhak mengklaim Naktuka.  Surat kabar Dili Insider mengungkapkan bahwa Robby Manoh, yang dikutip oleh The Jakarta Globe mengatakan, “bila ketidakadilan ini berlanjut, kita tidak punya pilihan lain kecuali bertempur”, faktanya dia adalah Raja komunitas Amfoan  – wilayah di seberang perbatasan dari Naktuka.

Narablog Indonesia Radio Sahabat memberitakan bahwa Manoh sekali lagi mengungkit masalah Naktuka dengan Gubernur provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hampir sebulan yang lalu.

Menariknya, dengan kasus Maternus Bere, mantan komandan milisia pro-Indonesia yang ditahan di Kedutaan Indonesia, ditambah lagi peristiwa yang baru saja terjadi, pertemuan komisi keamanan trilateral dan pembangunan Indonesia, Australia dan Timor-Leste – Indonesia menekan salah satu titik kelemahan Dili.  Titik kelemahan ini menempatkan penduduk Dili yang berjumlah 60.000 terombang-ambing di perbatasan Timor Barat Indonesia – Oecusse.

sumber: http://id.globalvoicesonline.org/2009/11/2365/

Brisbane, (ttvOne)

Pemerintah Timor Leste menuntut kompensasi dari pemerintah Australia jika perairan negaranya terkena dampak negatif kebocoran sumur minyak lepas pantai “Atlas Barat” di perairan Laut Timor milik Perusahaan PTTEP Australasia Ltd (PTTEP AA).

Presiden Timor Leste Ramos Horta seperti dikutip “ABC”, Kamis (5/11), memandang pemerintah Australia dan perusahaan Thailand, PTTEP AA, sebagai dua pihak yang bertanggungjawab terhadap bencana kebocoran sumur di rig yang berjarak sekitar 250 kilometer dari garis pantai negaranya itu.

Untuk mengetahui tingkat kerusakan di zona maritim Timor Leste akibat kebocoran sumur minyak Montara “Atlas Barat” yang berlangsung selama dua bulan sebelum berhasil disumbat 3 November lalu itu, ia telah meminta bantuan berbagai organisasi pro-lingkungan Australia agar membantu negaranya melakukan studi.

Presiden Horta akan menuntut kompensasi atas kerusakan lingkungan apa pun yang diderita Timor Leste akibat kebocoran itu. Kebocoran sumur minyak dasar laut yang dilaporkan mengeluarkan 300 hingga 400 barel minyak per harinya selama dua bulan kebocoran. ABC juga melaporkan adanya sejumlah nelayan tradisional Indonesia yang kehidupannya terancam oleh bencana kebocoran minyak Australia itu.

Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith mengatakan, masalah kebocoran sumur minyak lepas pantai milik Perusahaan PTTEP Australasia Ltd itu tidak disinggung dalam pembicaraannya dengan Menlu RI Marty Natalegawa akhir pekan lalu.
“Saya tidak mengharapkan itu jadi masalah,” katanya.

Ia berpandangan masalah kebocoran sumur minyak di Laut Timor itu merupakan wilayah tugas Menteri Sumberdaya dan Energi yang juga Menteri Pariwisata Martin Ferguson namun ia sangat menyambut padamnya kobaran api yang selama beberapa hari membakar Rig “Atlas Barat” itu.

Menteri Ferguson, kata Menlu Smith, menginginkan adanya komisi penyelidikan yang akan mengkaji sebab musabab, ketepatan waktu, dan kecepatan bertindak. Serta akan mengukur kemampuan Australia menghindari terjadinya kembali kejadian yang sama di masa mendatang.

Konsul RI di Darwin Harbangan Napitupulu telah menyampaikan keprihatinannya akan dampak kebocoran sumur minyak lepas pantai milik PTTEP AA terhadap lingkungan perairan dan kehidupan nelayan Indonesia.

Untuk mengetahui kondisi terkini, ia mengatakan kepada Antara, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Negara Bagian Northern Territory (NT) dan instansi terkait Australia yang bertanggung jawab terhadap penanganan kebocoran minyak yang telah terjadi sejak 21 Agustus itu.

Napitupulu mengatakan, pada sekitar pertengahan Oktober, pihaknya telah bertemu pejabat pemerintah NT untuk menanyakan perihal kebocoran sumur minyak perusahaan eksplorasi dan produksi minyak Thailand itu. “Dalam pertemuan itu, pemerintah NT menegaskan posisi pihaknya yang hanya sebagai pemberi lisensi penambangan. Sedangkan masalah teknis, lingkungan dan lain sebagainya ditangani otoritas federal,” katanya.

Setelah beberapa hari terbakar, kobaran api di Rig “Atlas Barat” akhirnya Selasa (3/11) bisa dipadamkan. PTTEP AA juga berhasil menutup sumur minyaknya yang bocor itu dengan memasukkan 3.400 barel lumpur ke dasar sumur. (Ant)

sumber: http://www.tvone.co.id/berita/view/26972/2009/11/05/timor_leste_tuntut_kompensasi_kebocoran_minyak_australia

Kupang (ANTARA News) – Pemulangan Sekretaris Camat (Sekcam) Kobalima Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maternus Bere yang tertahan di KBRI Dili selama kurang lebih tiga bulan itu, diharapkan menjadi tonggak akhir ketegangan antara Indonesia dan Timor Leste.

“Kita harapkan pemulangan Maternus Bere ini dapat mengakhiri ketegangan kedua negara akibat kesimpangsiuran informasi mengenai proses penangkapan dan pelepasan hingga pemulangan ke Indonesia pada akhir pekan lalu,” kata mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Pro Integrasi (PPI), Eurico Guterres, ketika dihubungi dari Kupang, Kamis.

Eurico Guterres sendiri beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Maternus Bere sudah dibebaskan sejak 30 Agustus 2009 lalu dan selama ini tinggal di KBRI Dili, sambil menyelesaikan beberapa administrasi, sehingga proses pemulangannya pun tinggal menunggu waktu yang tepat.

Namun, lanjut Eurico Guterres, munculnya Maternus Bere ke publik Indonesia melalui Kota Atambua, Kabupaten Belu, dan diumumkan secara resmi oleh Bupati Joachim Lopez, Rabu (4/11) kemarin akhirnya menghilangkan semua perasaan marah, ragu dan perasaannya lainnya dari keluarga sesama mantan pejuang dan rakyat Indonesia atas kepulangan Maternus.

Karena itu, katanya, masalah itu tidak perlu dipolemikkan lagi sehingga dapat menimbulkan lagi ketegangan baru di antara kedua negaa tetangga.

“Pemulangan Maternus Bere itu tidak perlu menjadi polemik karena memang sudah waktunya untuk dipulangkan. Biar dia berkumpul kembali bersama dengan keluarga, sahabat dan teman di Atambua,” katanya.

Eurico berpendapat, ke depan diharapkan masalah seperti penangkapan terhadap Maternus Bere tidak terjadi lagi.

Untuk mencegah hal itu, Eurico menyarankan antara Deplu dan WNI eks Timtim di Kupang dalam waktu dekat menggelar pertemuan agar dapat menjelaskan masalah 401 nama yang ada dalam daftar “serious crime” masalah serius pasca jajak pendapat Timtim September 1999 silam, sehingga kepada warga eks Timtim di Timor Barat yang namanya terdaftar dalam daftar tersebut sebaiknya tidak berkunjung dulu ke Timor Leste.

Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi NTT ini melihat selama 10 tahun terakhir, pemerintah Indonesia kurang menyosialisasikan temuan 401 nama-nama warga eks Timtim versi Timor Leste itu.

Pemerintah, katanya, terkesan menutup diri kepada WNI eks Timtim padahal pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Luar Negeri (Deplu) sudah dua kali mengadakan seminar tentang 401 nama yang ada dalam daftar serious crime di Bali, namun tidak pernah melibatkan perwakilan dari warga eks Timtim yang namanya ada dalam daftar tersebut.

“Masalah penangkapan dan pemulangan ayah lima anak ini, menurut pandangan saya itu hanyalah satu dari sekian banyak masalah yang menimpa warga eks Timtim di Indonesia saat ini,” katanya.

Untuk itu, lanjut Eurico, pemerintah Indonesia jangan menutup mata terhadap keberadaan WNI eks Timtim yang kehidupan sosialnya sangat dan amat memprihatinkan itu.

“Sudah ada kekhawatiran bahwa keberadaan WNI eks Titmim di Timor Barat dapat menjadi ‘duri dalam sepatu’-nya Timor Leste. Sama halnya dengan dulu Timtim menjadi kerikil dalam sepatu Indonesia,” katanya menegaskan.

Karena sebaiknya pemerintah harus proaktif dan serius menanggapi masalah ini dan jangan mengabaikannya sehingga menjadi “bom waktu” di suatu saat.

(T.PSO-084/A041)

sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/beranda/44-news-kti/10074-eurico–pemulangan-maternus-akhiri-ketegangan-ri-timor-leste.html

Saat ini, Sarah Epiard, ahli dari Badan Veteran Perancis (ONAC), tengah mengemban misi di Timor Leste, guna membantu Sekretariat Negara Urusan Mantan Pejuang Kemerdekaan negara tersebut dalam penyusunan kebijakan untuk mengenang pengorbanan para pahlawan kemerdekaan.

Sejak tahun 2008, sekitar 12 ribu orang Timor Leste berhak mendapatkan tunjangan pensiun mantan pejuang. Jumlah tersebut masih akan bertambah, menyusul survei yang baru saja dilaksanakan oleh Pemerintah Timor Leste.

Sejumlah pejuang telah dianugerahi medali penghargaan pada tahun 2006 dan 2007 dan taman makam pahlawan akan diresmikan pada bulan Agustus mendatang.

Sekretaris Negara yang pada tahun lalu melawat ke Perancis untuk mengunjungi ONAC, telah memohon bantuan badan yang usianya hampir mencapai satu abad tersebut untuk memikirkan suatu kebijakan yang mengakui pengorbanan para pejuang yang gugur demi kemerdekaan Timor Leste, yang menurut para peneliti jumlahnya mencapai lebih dari 250 ribu orang.

sumber: http://www.ambafrance-id.org/spip.php?article258

intro : – Hari ini di Timor Leste dilangsungkan pemilihan ketua daerah. Berbeda
dengan pilkada pertama tahun 2004, kali ini para calon tidak tampil atas nama
partai. Mereka tampil dengan menyampaikan program kerja. Cara pemilihan ini
diharapkan bisa lebih effektif dan elektorat dapat langsung berkenalan dengan
program kerja calon pemimpin mereka di daerah. Sekalipun pilkada berlangsung
lancar, tertib, aman tentara PBB UNFOR tetap nampak siap-siaga. Demikian
Prezado Ximenes, direktur Radio Lorico Lian mitra Ranesi di Dili Timor Leste

Prezado Ximenes (PX) : Ini Pilkada yang kedua. Pilkada yang pertama itu terjadi
pada sekitar tahun 2004. Seharusnya ini dijalankan pada 2008, tapi karena waktu
itu ada perubahan pemerintahan dan juga ada perubahan UU Pilkada, maka baru
bisa dijalankan. Setelah parlemen menyetujui perubahan UU yang baru untuk
Pilkada.

Radio Nederland Wereldomroep [RNW]: Kalau anda bandingkan dengan Pilkada tahun
2004, bagaimana situasi saat ini?

PX: Situasinya berbeda, karena pada tahun 2004, proses pemilihan kandidat untuk
menjadi pemimpin di tingkat komuniti, prosesnya itu dicalonkan oleh partai
politik. Sedangkan pada tahun ini prosesnya beda jadi tidak ada lagi
atribut-atribut dari partai politik, tapi lebih diutamakan kepada
pemimpin-pemimpin yang tampil secara individu. Tidak di latar belakangi oleh
partai politik. Jadi prosesnya sudah berbeda. Terus pelaksanannya juga untuk
tahun ini memakai sistem paket. Jadi dalam satu paket ada beberapa orang yang
menjadi kandidat.

RNW: Kalau situasi keamanannya, bagaimana dibanding dengan Pilkada tahun 2004?

PX: Di kota Dili untuk sementara aman. Walaupun ada beberapa masalah tapi itu
sifatnya tidak sampai menganggu pemilihan ini, hanya kurang disiplin waktu
baris berbarisnya. Jadi ada tindakan-tindakan tertentu dari aparat pemerintahan
untuk membuat prosesnya menjadi lebih lancar. Tapi tidak sampai menghasilkan
sesuatu yang mengganggu stabilitas dan jalannya proses pemilihan.

sumber: http://www.mail-archive.com/berita@listserv.rnw.nl/msg02220.html