Saat ini, Sarah Epiard, ahli dari Badan Veteran Perancis (ONAC), tengah mengemban misi di Timor Leste, guna membantu Sekretariat Negara Urusan Mantan Pejuang Kemerdekaan negara tersebut dalam penyusunan kebijakan untuk mengenang pengorbanan para pahlawan kemerdekaan.

Sejak tahun 2008, sekitar 12 ribu orang Timor Leste berhak mendapatkan tunjangan pensiun mantan pejuang. Jumlah tersebut masih akan bertambah, menyusul survei yang baru saja dilaksanakan oleh Pemerintah Timor Leste.

Sejumlah pejuang telah dianugerahi medali penghargaan pada tahun 2006 dan 2007 dan taman makam pahlawan akan diresmikan pada bulan Agustus mendatang.

Sekretaris Negara yang pada tahun lalu melawat ke Perancis untuk mengunjungi ONAC, telah memohon bantuan badan yang usianya hampir mencapai satu abad tersebut untuk memikirkan suatu kebijakan yang mengakui pengorbanan para pejuang yang gugur demi kemerdekaan Timor Leste, yang menurut para peneliti jumlahnya mencapai lebih dari 250 ribu orang.

sumber: http://www.ambafrance-id.org/spip.php?article258

intro : – Hari ini di Timor Leste dilangsungkan pemilihan ketua daerah. Berbeda
dengan pilkada pertama tahun 2004, kali ini para calon tidak tampil atas nama
partai. Mereka tampil dengan menyampaikan program kerja. Cara pemilihan ini
diharapkan bisa lebih effektif dan elektorat dapat langsung berkenalan dengan
program kerja calon pemimpin mereka di daerah. Sekalipun pilkada berlangsung
lancar, tertib, aman tentara PBB UNFOR tetap nampak siap-siaga. Demikian
Prezado Ximenes, direktur Radio Lorico Lian mitra Ranesi di Dili Timor Leste

Prezado Ximenes (PX) : Ini Pilkada yang kedua. Pilkada yang pertama itu terjadi
pada sekitar tahun 2004. Seharusnya ini dijalankan pada 2008, tapi karena waktu
itu ada perubahan pemerintahan dan juga ada perubahan UU Pilkada, maka baru
bisa dijalankan. Setelah parlemen menyetujui perubahan UU yang baru untuk
Pilkada.

Radio Nederland Wereldomroep [RNW]: Kalau anda bandingkan dengan Pilkada tahun
2004, bagaimana situasi saat ini?

PX: Situasinya berbeda, karena pada tahun 2004, proses pemilihan kandidat untuk
menjadi pemimpin di tingkat komuniti, prosesnya itu dicalonkan oleh partai
politik. Sedangkan pada tahun ini prosesnya beda jadi tidak ada lagi
atribut-atribut dari partai politik, tapi lebih diutamakan kepada
pemimpin-pemimpin yang tampil secara individu. Tidak di latar belakangi oleh
partai politik. Jadi prosesnya sudah berbeda. Terus pelaksanannya juga untuk
tahun ini memakai sistem paket. Jadi dalam satu paket ada beberapa orang yang
menjadi kandidat.

RNW: Kalau situasi keamanannya, bagaimana dibanding dengan Pilkada tahun 2004?

PX: Di kota Dili untuk sementara aman. Walaupun ada beberapa masalah tapi itu
sifatnya tidak sampai menganggu pemilihan ini, hanya kurang disiplin waktu
baris berbarisnya. Jadi ada tindakan-tindakan tertentu dari aparat pemerintahan
untuk membuat prosesnya menjadi lebih lancar. Tapi tidak sampai menghasilkan
sesuatu yang mengganggu stabilitas dan jalannya proses pemilihan.

sumber: http://www.mail-archive.com/berita@listserv.rnw.nl/msg02220.html

negeri tetangga Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL) mengirimkan 19 peserta untuk mengikuti pelatihan selama 3 minggu di Smile Group Yogyakarta. Mereka terdiri atas dua kelompok dari dua kementrian yang berbeda. Kelompok pertama berjumlah 6 orang dari Departemen Lingkungan Hidup yang dipimpin langsung oleh Mr. Salustiano. Kelompok kedua berjumlah 13 orang datang dari Departemen Pariwisata (MTCI) Timor Leste dengan penanggung jawab kelompok Mr. Matias Mascharenhas. Peserta dengan jumlah 19 orang ini terbagi dalam 3 kelompok materi pelatihan: Leadership, Office Administration dan Planning, Research and Monitoring Management serta Geographic Information System (GIS). Pelatihan dilaksanakan di gedung pusat Smile Group jalan Dr. Sardjito 24 Yogyakarta. Pengajar materi pelatihan hingga tiga instruktur untuk tiap materinya atau total keseluruhan mencapai kurang lebih 15 pemateri baik dari Smile Group sendiri maupun dari lembaga lain yang telah menjalin kerjasama dengan Smile Group sebelumnya. Pelatihan berjalan dengan baik dan lancar didukung oleh semangat peserta pelatihan yang rata-rata masih muda. Acara studi wisata dilaksanakan ke Jakarta dengan mengunjungi Monas, Taman Mini, Taman Safari Bogor dan kota Bandung. Kemudian dilanjutkan kunjungan wisata religi ke Sendangsono dan Borobudur. Untunglah kami tidak menginap di hotel Rich Carlton saat kami di Jakarta, karena pada saat itu ada bom meledak di sana, sehingga perjalananan wisata kami mengelilingi kota Jakarta tidak mengalami gangguan. Di akhir pelatihan pada minggu ketiga, kami mengadakan malam keakraban di Bukit Indah Resto yang berada 200 meter di atas kota Jogjakarta. Inilah malam keakraban paling seru dan paling heboh selama kami menyelenggarakan acara ini. Saat Mr. Hans membawakan lagu-lagu Latin dengan serta merta hampir seluruh peserta pelatihan berlari ke depan dan berdansa bersama. Lebih heboh lagi saat Mr. Huda menyanyikan lagu dangdut, dansa Salsa hingga dansa “ular-ularan” digelar di atas panggung. Suasana jadi penuh gelak tawa dan keceriaan. Kami berharap semoga kenangan malam ini akan bisa terulang setiap saat mereka kembali mengikuti pelatihan ke Smile Group.

sumber: http://www.smilejogja.com/2009/08/04/pelatihan-menejemen-ti-perkantoran-dari-timor-leste-di-smile-group/

Posted on 10 September 2009 by erensdh

Pemerintah Indonesia mengatakan akan meminta klarifikasi dari pemerintah Australia tentang keputusan Polisi Federal Australia untuk membuka investigasi kejahatan perang terkait kematian lima orang jurnalis Australia di Balibo, Timor Timur, tahun 1975, kasus yang dikenal sebagai “Balibo Five”.
Di tahun 2007, koroner negara bagian New South Wales mendapati, kelima jurnalis itu tewas oleh Kopassus.
Jurubicara Deplu RI, Teuku Faizasyah, mengatakan, Indonesia tidak akan membuka kembali kasus itu.
Dikatakan, investigasi baru akan menimbulkan “banyak kesulitan” karena insiden itu terjadi 34 tahun lalu.
Sementara itu, organisasi HAM terkemuka di Indonesia, KONTRAS, menyambut baik investigasi Polisi Federal Australia itu.
Koordinatornya, Usman Hamid, mengatakan, investigasi kejahatan perang akan memperkuat seruan bagi pembentukan suatu mahkamah internasional untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur.
Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta, juga menyambut baik investigasi kejahatan perang itu.
Dan di Australia, seorang pakar mengenai Indonesia mengatakan, investigasi baru itu dapat membuka jalan bagi pengadilan kejahatan perang.
Dr Clinton Fernandes dari Universitas New South Wales berpendapat, investigasi itu dapat memungkinkan Australia mengajukan permintaan ekstradisi kepada Indonesia.
Pihak Kepolisian Australia mengatakan, pengusutan tuduhan kejahatan perang bisa sulit bilamana para saksi dan bukti-buktinya terdapat di luar negeri.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Australia, Simon Crean, mengatakan, tipis kemungkinan investigasi itu akan mengganggu hubungan perdagangan kedua negara.
Kepada Radio Australia Menteri Crean mengatakan, ia yakin Indonesia akan mengerti kewajiban Australia untuk memeriksa tuduhan-tuduhan kejahatan perang.
ABC

sumber: http://erensdh.wordpress.com/2009/09/10/ri-minta-klarifikasi-soal-investigasi-balibo-five-oleh-polisi-australia/

Posted on 10 September 2009 by erensdh

Pengadilan Australia ingin membuka kembali kasus Tragedi Balibo tahun 1975. Sedangkan pemerintah Indonesia menganggap kasus itu sudah selesai.
Tragedi Balibo menewaskan dua wartawan Australia, dua dari Inggris dan satu dari Selandia Baru. Pemerintah Indonesia tetap bersikeras bahwa tewasnya wartawan asing di Balibo saat Invasi ke Timor Leste tahun 1975 itu bukanlah disengaja. Melainkan hanya korban dari konflik bersenjata.
Namun hasil penyelidikan pengadilan Australia mengatakan pembunuhan itu terjadi di perbatasan Timor Leste, saat para wartawan ingin menyerahkan diri pada TNI Indonesia. Mantan menteri penerangan dan purnawirawan TNI Yunus Yosfiah, atau kapten Andreas yang saat itu menjabat komandan lapangan untuk operasi Balibo diduga terlibat dalam pembunuhan itu.
Respon TNI
Menurut Rafendi Djamin, pengamat HAM, kasus ini hanyalah satu dari sederetan kasus penuntutan pertanggungjawaban dari TNI atas apa yang sudah terjadi di masa lalu, dalam konteks penegakan hukum dan HAM serta tercapainya keadilan bagi para korban.
Lebih lanjut Rafendi mengatakan: “TNI sebagai satu lembaga tentu mempunyai juga tanggung jawab untuk menyelesaikan hal-hal yang dianggap sebagai sebuah kesalahan di masa lalu. Ini yang dianggap sebagai tanggung jawab institusi. Walaupun tanggung jawab kejahatan itu sendiri itu adalah tanggung jawab dari individu.”
Setelah belajar dari banyak tuduhan pelanggaran HAM dan kejahatan perang di Timor Leste, apakah TNI sebagai institusi berhasil merespon dengan baik?
Rafendi berpendapat hal itu belum terjadi. Seperti halnya dengan kasus HAM lainnya, pemerintah selalu menyangkal dan tidak bersikap kooperatif. Padahal itu dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan menyelesaikan kasus agar di masa depan kesalahan itu tidak terulang lagi.
Pentingnya pertanggung jawaban TNI sebagai institusi harus diimbangi dengan pertanggung jawaban individu dalam tubuh TNI. Dalam hal ini, mengenai Yunus Yosfiah, Rafendi berkata: “Dari pandangan kami, pihak TNI sebagai lembaga semestinya mencoba meyakinkan kepada jenderal Yunus Yosfiah untuk bersikap kooperatif”
Indonesia lemah bagi pelanggaran HAM
Ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa jika dibuka kembali, peradilan kasus Balibo seharusnya diadakan di Indonesia. Rafendi agak pesimis. Karena jika melihat bukti masa lalu peradilan HAM di Indonesia selalu gagal menindak lanjuti dan menghukum para pelaku pelanggaran dan kejahatan HAM.
RNW

sumber: http://erensdh.wordpress.com/2009/09/10/pengadilan-australia-buka-kasus-tragedi-balibo/

Posted on 10 September 2009 by erensdh

Indonesia menanggapi dengan marah berita bahwa Polisi Federal Australia telah membuka pengusutan kejahatan perang terkait kematian lima orang jurnalis Australia di Balibo, Timor Timur, di tahun 1975.
Jakarta mengatakan, tidak akan bekerjasama dalam pengusutan baru terhadap kematian apa yang dijuluki the Balibo Five itu.
Di tahun 2007, pemeriksaan koroner New South Wales menyatakan kelima orang itu dibunuh oleh Kopassus yang melakukan invasi ke Timor Timur.
Akan tetapi Jakarta selalu bersikeras bahwa mereka terbunuh dalam tembak menembak.
Jurubicara Deplu RI, Teuku Faizasyah, juga mengindikasikan, pembukaan kembali kasus Balibo bisa mengganggu hubungan bilateral dengan Australia.
Katanya Indonesia menganggap kasus itu sudah selesai dan tidak bersedia membukanya kembali.
Dikatakan, Indonesia akan meminta klarifikasi Australia mengenai niat dari investigasi baru ini.
Sementara itu, di Australia Menteri Perdagangan Simon Crean mengatakan, tipis kemungkinan investigasi itu akan mengganggu hubungan perdagangan kedua negara.
Kepada Radio Australia Menteri Crean mengatakan, ia yakin Indonesia akan mengerti kewajiban Australia untuk memeriksa tuduhan-tuduhan kejahatan perang.
ABC

sumber: http://erensdh.wordpress.com/2009/09/10/indonesia-gusar-soal-investigasi-kasus-balibo-five-oleh-afp/

Hari ini saya terkejut saat membaca sebuah artikel dari Kartini edisi 20 Agustus s/d September 2009. Artikel ini menceritakan tentang peraih penghargaan tenaga medis teladan dari Departemen Kesehatan. Wanita itu (ya dia seorang wanita, salut!) mengabdi di Puskesmas Eban di Kabupaten Timor Tengah, Nusa Tenggara Timur. Namanya adalah dr. Maria Ivonny. Tetapi bukan beliau yang kali ini membuat saya terkejut, melainkan salah satu hal yang dia perjuangkan di sana, yaitu melawan tradisi sunat tradisional yang oleh warga Timor Leste disebut sebagai SIFON.

Memangnya, apa yang aneh dengan tradisi sunat tradisional tersebut? Kenapa dr. Maria Ivonny sampai berjuang untuk melawannya? Dari cara pelaksanaannya, Sifon memang masih sangat tradisional. Sunat tradisional yang dilakukan oleh suku Atoni Meto ini dilakukan dengan alat-alat sederhana seperti silet, beling, tempurung, atau bahkan menggunakan potongan bambu tipis (oouucchh… ga kebayang kaya apa rasanya) yang tidak disterilkan (what??). Memang hal ini cukup mengerikan, tapi akan saya katakan, bahwa bukan hal ini yang membuat saya terkejut (walau hal ini bikin merinding juga). Adalah sebuah ritual yang dilakukan setelah proses sunat tersebut dilaksanakan yang membuat saya terkejut, yaitu ritual berhubungan intim pasca sunat dengan wanita tak dikenal, perawan, ataupun yang berusia tua. Dan parahnya, hubungan itu dilakukan ketika luka sunat belum sembuh! (are you serious????)

Ya, saya pun sempat tidak percaya hingga akhirnya saya melakukan googling dan menemukan beberapa artikel terkait dengan ritual SIFON tersebut. Pemilik tradisi ini, yaitu suku Atoni Meto, sebagian besar hidup di Pulau Timor propinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini nyaris punah, tapi disebutkan bahwa beberapa dari mereka hingga saat ini ternyata masih melakukan ritual tersebut secara sembunyi-sembunyi.

Tradisi Sifon ini biasanya dilakukan oleh suku Atoni Meto pada masa panen. Pada masa-masa itu, pria yang berumur di atas 18 tahun wajib melakukan ritual sunat karena dianggap sudah mampu untuk berhubungan seks yang nantinya akan menjadi syarat tuntasnya ritual. Proses sunatan akan dilakukan oleh seorang tukang sunat yang oleh suku mereka disebut dengan nama Ahelet. Ahelet inilah yang nantinya akan memastikan proses sunat berjalan sesuai dengan tradisi Atoni Meto. Setelah saatnya tiba, para pemuda yang akan disunat itu akan dibawa oleh Ahelet ke sungai tempat dilakukannya proses penyunatan. Sebelum disunat, ahelet akan meminta sang pemuda untuk menghitung batu. Proses ini mereka sebut dengan Nain Fatu.

“Sebelum potong adik harus pilih batu. Selama hidup ini, pernah hubungan seks dengan perempuan, yang punya suami. Ambil batu taruh di tangan”

Nantinya, jumlah batu yang diambil oleh pemuda itu menyatakan jumlah wanita yang pernah disetubuhinya selama ini. Jadi bisa dikatakan hal ini semacam pengakuan dosa agar proses penyunatan berjalan lancar. Ada-ada saja, dan konon mereka percaya apabila pemuda tersebut berbohong maka luka sunatnya akan sulit sembuh. Kemudian, setelah pemuda itu mengambil batu sesuai dengan jumlahnya yang benar, batu-batu itu mereka buang lagi ke sungai dengan tujuan agar pemuda tersebut melupakan wanita-wanita yang pernah disetubuhinya.

Setelah proses nain fatu, pemuda akan disuruh untuk berendam di sungai. Hal ini bertujuan agar tubuh menjadi dingin sehingga diharapkan tidak terjadi pendarahan yang berlebihan. Usai itu, para pemuda pun siap untuk disunat. Proses sunat tradisional ini dilakukan dengan menjepit kulit kelamin bagian atas menggunakan bambu. *jangan dibayangkan…* dan sayatan pun dilakukan dalam sekejap! Setelah itu Ahelet akan langsung membalut bagian yang luka dengan daun kom, daun yang biasa digunakan untuk membantu mengawetkan mayat di Sumba, agar tidak terjadi pendarahan. Usai penyunatan, para pemuda harus segera meminum darah ayam yang dicampur dengan air kelapa dalam sekali tenggak. Hal ini dipercaya dapat mengembalikan darah yang terkuras saat proses penyunatan.

Tetapi ritual belum selesai sampai di sini, para pemuda masih harus melakukan hubungan seks dalam kondisi luka yang masih basah dengan perempuan yang bukan istri atau calon istrinya. Kenapa hal ini harus dilakukan? menurut mereka, ritual ini bertujuan untuk membuang ‘panas’ agar organ seksual pria kembali berfungsi dengan baik. Bila Sifon sudah dilakukan, maka pemuda tersebut tidak boleh berhubungan seks dengan wanita tersebut lagi seumur hidupnya. Karena berdasarkan kepercayaan Atoni Meto, si wanita telah menerima panas dari sang pemuda. Panas ini bisa diartikan sebagai penyakit. Jadi jika sang pria yang dianggap telah membuang penyakitnya pada wanita tersebut berhubungan seks lagi dengan wanita yang sama, maka penyakitnya dipercaya akan kembali pada sang pria. Itulah sebabnya mengapa Sifon tidak boleh dilakukan dengan istri sendiri, dan tidak ada lelaki yang mau memperistri perempuan yang menjadi objek dari Sifon. Nauzdubillah…..

Topik ini menjadi pembicaraan yang menarik karena hal ini bisa dikatakan sebagai wujud perendahan harga diri kaum perempuan, dan sekaligus menjadi resiko penyebaran bermacam-macam penyakit kelamin seperti HIV/AIDS dsb. Hal ini pun bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama dari penganut-penganut agama di Indonesia yang melarang hubungan seks sebelum nikah. Ditinjau secara kesehatan pun proses ini sangat beresiko. Faktanya banyak pemuda yang meninggal karena melakukan tradisi tersebut.

Dengan tidak bermaksud meremehkan adat, sebenarnya dari sini kita juga diberi pelajaran untuk harus bisa memilah-milah dan berpikir kritis. Tidak semua yang berbau adat itu benar dan harus dilestarikan, tapi juga tidak semua yang berbau adat itu salah

sumber: http://bimasabimanyu.wordpress.com/2009/08/21/episode-32-sifon-sunat-tradisional-atoni-meto/

Selasa, 01/09/2009 08:28 WIB
Dibebaskan Ramos-Horta
Hery Winarno – detikNews

Jakarta – Martenus Bere, warga negara Indonesia yang diduga terlibat kasus pelanggaran HAM berat, sudah dikeluarkan dari rutan di Dili, Timor Leste. Pemulangannya ke Indonesia tinggal menunggu proses administrasi.

“Martenus sudah ada di KBRI sejak tanggal 30 Agustus. Tinggal menunggu proses administrasi pemulangannya ke Indonesia,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (1/9/2009).

Martenus diserahkan langsung oleh Pemerintah Timor Leste ke KBRI setelah ditahan sejak tanggal 9 Agustus lalu atas tuduhan pelanggaran HAM di Timor Leste.

“Kedua negara sepakat untuk tidak menempuh cara-cara hukum tentang beban sejarah di masa lalu,” tambah Faizasyah.

Martenus dituduh melakukan pelanggaran HAM oleh Unit Kejahatan Serius yang dibentuk oleh PBB untuk menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama proses referendum Timor Timur pada 1999.

Meski mendulang protes, Presiden Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao bersikukuh membebaskan Martenus Bere.

Dari dokumen di Pengadilan Kejahatan Internasional di Belanda, Martenus merupakan anggota militan yang diduga terlibat dalam penyerangan dan pembunuhan warga sipil, termasuk para pendeta prokemerdekaan Timor Timur pada September 1999. Peristiwa tersebut dikenal dengan Pembantaian Suai.

sumber: http://mahafatna.com/php/?p=1314

Tanggal: 25/12/2008 11:23:00

Sebagai negara yang belum lama terbentuk, Timor Leste ingin lebih meningkatkan kerja sama dengan Bali. Keinginan itu disampaikan Konjen Timor Leste Manuel Serrano saat bertemu Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Rabu (24/12).

Semenjak Mangku Pastika dilantik sebagai Gubernur Bali, Serrano mengaku baru kali ini berkesempatan bertemu secara resmi. Katanya, hubungan Bali dan Timor Leste telah berjalan dengan sangat baik. Terlebih lagi, antara Bali dengan Timor Leste memang punya kedekatan secara geografis. Hingga saat ini, warga negara Timor Leste yang ingin bepergian ke luar negeri masih harus melalui Bali.

Selain itu, kerjasama dalam bidang pendidikan dan kesehatan juga telah terjalin sangat baik. Banyak warga Timor Leste yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi memilih Universitas di Bali. Dalam bidang kesehatan, RSUP Sanglah masih menjadi rujukan bagi warga Timor Leste yang berobat ke luar negeri. Rata-rata ada sekitar 100 pasien asal Timor Leste yang berobat di RS tersebut. Selain bidang pendidikan dan kesehatan, Timor Leste juga ingin berperan dalam ajang Pesta Kesenian Bali.

Gubernur Made Mangku Pastika mengucapkan terima kasih atas kunjungan kehormatan Konjen Timor Leste. Menurutnya, antara Bali dan Timor Leste punya ikatan historis religius. Alasannya, hampir di tiap bagian wilayah Timor Leste ada pura yang dulu dibangun para transmigran asal Bali. Hal ini bisa dijadikan jembatan bagi Bali dan Timor Leste untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi. Lebih dari itu, banyak juga orang Bali yang masih tertarik untuk membangun usaha di Timor Leste. Gubernur pun banyak bercerita tentang kenangannya di negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia tersebut. Pasalnya, Gubernur Mangku Pastika sempat bertugas di negara itu.

sumber : http://www.baliprov.go.id/index.php?action=news&task=detail&id=842

Kupang ( Berita ) : Konsulat Jenderal (Konjen) Timor Leste di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk menggelar pertemuan berkala di perbatasan darat kedua negara setidaknya dua hingga empat kali selama 2009.

Pertemuan berkala ini, kata Konsul Jenderal Timor Leste di Kupang, Caetano Guterres, di Kupang, Rabu [07/01] , untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan penanganan perbatasan, termasuk pertukaran informasi soal kebijakan masing-masing pemerintah yang berkaitan dengan masalah perbatasan.

“Dalam tahun ini kita berencana melakukan koordinasi dengan TNI, Polri dan pihak terkait untuk mengadakan pertemuan berkala di perbatasan dua atau empat kali,” kata Guterres.

Untuk mewujudkan agenda hubungan bilateral Indonesia dan Timor Leste tersebut, Guterres mengaku telah melakukan pembicaraan awal dengan Komandan Korem 161 Wirasakti, Kolonel Inf Winston P Simanjuntak dan Kapolda NTT, Brigjen Pol Drs A Bambang Suedi MM MH.

Pada prinsipnya, kata dia, Danrem 161 Wirasakti dan Kapolda NTT setuju menggelar agenda pertemuan berkala tersebut.

Konsulat Jenderal Timor Leste di Kupang, menurutnya, tengah mengkaji waktu dan bulan yang tepat untuk menggelar pertemuan itu. Jika waktu pertemuan sudah bisa diputuskan, maka pihaknya segera mengirim surat resmi kepada Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan agenda resmi tersebut.

Jika nanti kedua belah pihak sepakat mengagendakan dua kali pertemuan, lanjut dia, maka satu kali pertemuan berlangsung di wilayah Indonesia dan satu kali di wilayah Timor Leste.

Namun jika ada kesepakatan empat kali pertemuan, maka dua kali berlangsung di wilayah Indonesia dan dua kali berlangsung di wilayah Timor Leste, yang masih masuk dalam area kawasan perbatasan kedua negara.

Dia mengatakan, pertemuan berkala itu sangat penting, tidak hanya berkaitan dengan soal keamanan perbatasan kedua negara, tetapi juga berkaitan dengan kebijaksanaan ekonomi dan sosial politik masing-masing pemerintah.

Ketika menjawab pertanyaan soal hubungan Indonesia-Timor Leste, Guterres mengatakan perkembangan hubungan kian mesra karena saling memahami. Dia menyebut pembukaan kantor perwakilan Indonesia di Dili hanya dalam waktu tiga bulan setelah Timor Leste merdeka, adalah sesuatu yang luar biasa.

“Kenyataan sejarah, hanya kurang lebih tiga bulan Pemerintah Indonesia membuka perwakilan di Dili guna membangun hubungan persahabatan dengan Republik Demokratik Timor Leste. Sesudah pengumuman jajak pendapat September 1999, pada awal Desember 1999 RI sudah membuka kantornya di Dili,”katanya. ( ant )

sumber: http://beritasore.com/2009/01/07/timor-leste-usul-pertemuan-berkala-di-perbatasan/